MEDAN — Upaya memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dan pendampingan hukum terus didorong melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan. Salah satunya dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bertema “Peran Paralegal dalam Pemberian Layanan Posbankum Desa/Kelurahan”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kamis (27/8/2026), dengan melibatkan paralegal Kelurahan Pulo Brayan Darat I serta masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog untuk memperkuat pemahaman mengenai peran paralegal dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan hukum.
Hadir sebagai narasumber, perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara Nurhikmahdatul Ulfa dan dosen Fakultas Hukum UMSU Dr. Bisdan Singgalingging, S.H., M.H. Keduanya memberikan pemahaman mengenai posisi dan peran paralegal dalam membantu masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan hukum.
Paralegal sebagai Jembatan Akses Keadilan
Dalam kegiatan tersebut, peserta diajak memahami bahwa paralegal memiliki posisi penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Keberadaan paralegal di tingkat kelurahan diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali persoalan hukum yang dihadapi sekaligus memperoleh informasi mengenai langkah yang tepat untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan.
Peran tersebut menjadi semakin penting karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur hukum maupun tempat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Melalui Posbankum, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa sendirian ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Paralegal dapat menjadi pintu awal untuk membantu mengidentifikasi permasalahan, memberikan informasi dasar, serta mengarahkan masyarakat kepada layanan hukum yang sesuai.
“Pemberdayaan hukum dimulai ketika masyarakat tahu ke mana harus melapor dan paralegal tahu bagaimana menjalankan perannya,” ungkap moderator dalam kegiatan tersebut.
Diperkenalkan Sistem Pelaporan Berbasis Barcode
Selain membahas peran paralegal, kegiatan juga memperkenalkan penggunaan barcode yang disediakan Kanwil Sumatera Utara sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan laporan atau informasi terkait permasalahan hukum yang ditemukan di lingkungan masyarakat.
Pemanfaatan barcode tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan paralegal dalam menyampaikan laporan secara lebih terarah. Sistem tersebut juga mendukung proses pencatatan serta tindak lanjut terhadap berbagai persoalan hukum yang dilaporkan.
Dengan demikian, teknologi sederhana tersebut tidak hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga bagian dari upaya membangun layanan hukum yang lebih mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketika Paralegal Berbicara tentang “Pahit Manis” di Lapangan
Suasana kegiatan menjadi semakin menarik ketika salah seorang paralegal, Budi, menyampaikan pertanyaan mengenai pengalaman dan keresahan yang dihadapinya selama menjalankan tugas sebagai paralegal.
Ia secara terbuka mempertanyakan mengenai “pahit manis” menjadi seorang paralegal, termasuk berbagai tantangan ketika membantu masyarakat dan berhadapan dengan persoalan hukum yang terjadi di lapangan.
Pertanyaan tersebut kemudian mendapat penjelasan secara langsung dari pihak Kanwil Sumatera Utara. Dialog ini menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan karena persoalan yang dihadapi paralegal tidak hanya dibicarakan dalam konteks teori, tetapi juga berdasarkan pengalaman nyata mereka ketika menjalankan tugas di tengah masyarakat.
Diskusi semacam ini menjadi penting untuk membangun pemahaman bahwa menjadi paralegal bukan sekadar memahami aturan hukum, tetapi juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi, memahami kondisi masyarakat, serta mengetahui batas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan hukum.
Penguatan Posbankum dan kapasitas paralegal dalam kegiatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah kelurahan. Lurah Pulo Brayan Darat I, Sofyan Efendi Seragih, S.T., M.T., hadir dan mengikuti kegiatan sejak awal hingga selesai.
Kehadiran lurah menunjukkan perhatian pemerintah kelurahan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat sekaligus penguatan kapasitas paralegal sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan hukum kepada warga.
Dukungan tersebut menjadi modal penting dalam membangun ekosistem layanan hukum di tingkat kelurahan. Sebab, keberadaan Posbankum tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi antara masyarakat, paralegal, pemerintah kelurahan, serta lembaga bantuan hukum dan instansi terkait.
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Panitia Muhammad Rizky Siahaan, S.H., M.H., staf Cindy Cintami, S.H., M.H., serta para paralegal, yakni Lowskay Ulen Tawarnate, S.H., Ikhsanil Amami, S.H., Balqish Ramadhani, S.H., dan Febby Aksa Sabrina, S.H.
Membangun Kesadaran Hukum dari Tingkat KelurahanPemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum pada akhirnya bukan hanya tentang membuat masyarakat mengetahui aturan. Lebih dari itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengenali persoalan hukum, mengetahui langkah yang dapat dilakukan, serta memahami ke mana persoalan tersebut harus dilaporkan.
Di sisi lain, paralegal juga perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai tugas dan perannya agar dapat memberikan layanan secara tepat kepada masyarakat.
Melalui penguatan Posbankum di tingkat kelurahan, masyarakat memiliki akses yang lebih dekat untuk memperoleh informasi dan pendampingan awal ketika menghadapi persoalan hukum. Paralegal pun dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan layanan bantuan hukum dan akses keadilan.
Kegiatan yang digelar LBH UMSU ini menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum dapat dimulai dari lingkungan paling dekat dengan masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui hak dan jalur yang dapat ditempuh, sementara paralegal memiliki kapasitas untuk menjalankan perannya, maka akses terhadap keadilan di tingkat kelurahan dapat semakin terbuka.
Pada akhirnya, Posbankum bukan sekadar tempat untuk melaporkan persoalan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum, berani mencari solusi, dan tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan persoalan hukum.(*)
