Oleh: Kompol Dr Aditya Reza Syahputra
Ada pemandangan menarik di tengah riuhnya demonstrasi di ruang publik Indonesia. Ketika mahasiswa dan kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi, pedagang kecil justru sibuk melayani pembeli. Air mineral, makanan ringan, dan dagangan sederhana berpindah tangan di antara kerumunan massa.
Demonstrasi selama ini lebih sering dipandang melalui perspektif politik dan keamanan, mulai dari substansi tuntutan, respons pemerintah, hingga potensi gangguan ketertiban umum. Padahal, kerumunan massa juga menciptakan kebutuhan konsumsi yang dapat membuka peluang ekonomi bagi pedagang kecil.
Bagi pedagang kaki lima, ratusan hingga ribuan orang yang berkumpul dapat menjadi pasar temporer. Permintaan terhadap makanan dan minuman berpotensi meningkat dalam waktu singkat. Mereka memanfaatkan momentum, membaca peluang, dan menawarkan barang yang dibutuhkan.
Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini dapat dipahami sebagai respons terhadap permintaan yang muncul akibat konsentrasi aktivitas masyarakat. Namun, peluang tersebut bukan jaminan keuntungan. Pendapatan pedagang bergantung pada jumlah pembeli, daya beli peserta, durasi aksi, persaingan, serta kondisi keamanan. Ketika demonstrasi berlangsung ricuh atau akses publik terganggu, peluang itu justru dapat berubah menjadi risiko kerugian.
Fenomena ini juga mencerminkan karakter ekonomi informal Indonesia yang sangat adaptif. Pedagang kecil mengikuti denyut aktivitas masyarakat, dari terminal, pasar malam, konser, pertandingan olahraga, hingga demonstrasi. Mereka tidak selalu memiliki modal besar atau perencanaan usaha formal, tetapi mampu membaca peluang dari perubahan situasi di sekitarnya.
Di sisi lain, ruang publik bukan semata-mata tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi. Ia juga merupakan ruang penyampaian pendapat, jalur mobilitas warga, dan fasilitas yang harus menjamin keselamatan bersama. Karena itu, keberadaan pedagang perlu dikelola secara proporsional dengan memperhatikan akses publik, jalur evakuasi, kebersihan, dan keamanan.
Kebebasan berpendapat harus dihormati, keselamatan masyarakat harus dijaga, dan hak mencari nafkah perlu dipertimbangkan. Aparat keamanan, pemerintah daerah, penyelenggara aksi, serta masyarakat dapat membangun koordinasi agar aktivitas demokrasi dan ekonomi informal tidak saling mengganggu.
Pada akhirnya, satu pemandangan sederhana dapat menggambarkan dua sisi kehidupan masyarakat. Sebagian warga datang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan perubahan, sementara sebagian lainnya memanfaatkan keramaian untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Keduanya hadir di ruang yang sama, dengan tujuan yang berbeda, tetapi sama-sama mencerminkan realitas masyarakat Indonesia. Di balik riuhnya unjuk rasa, demokrasi terus menyuarakan aspirasi, sementara ekonomi rakyat tetap berjuang agar dapur tetap mengepul.
Penulis adalah Alumni FEB UMSU dan menjabat sebagai Kasubdit III Dit Intelkam Polda Riau
